PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menetapkan rentang harga ekspor yang wajar bagi batu bara, kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), serta ferroalloy. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari tata kelola ekspor sumber daya alam strategis yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2027.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan penentuan rentang harga tidak hanya mengacu pada satu indikator. Harga Patokan Ekspor atau HPE tetap digunakan bersama harga di bursa dan parameter komersial lainnya.
“Terkait dengan harga, jadi nanti DSI akan menetapkan rentang harga ekspor yang wajar, dan nanti mungkin juga atau dengan menggunakan parameter komersial lainnya. Jadi HPE, HPE tetap dipakai Pak, harga patokan ekspor dipakai,” ujar Budi.
Penjelasan itu disampaikan dalam Sosialisasi Perkembangan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026). Budi menegaskan HPE telah dievaluasi secara berkala dan tetap menjadi salah satu referensi dalam penetapan harga.
Peran DSI Dalam Transaksi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan DSI hanya berperan sebagai perantara tunggal dalam ekspor komoditas strategis tersebut. Transaksi komersial tetap dilakukan langsung oleh perusahaan eksportir atau penjual dengan pembeli.
Setiap transaksi yang dilakukan eksportir dengan pembeli akan melalui penelitian mendalam oleh DSI. Posisi ini menempatkan DSI pada fungsi pengawasan dan pengaturan dalam tata kelola ekspor, tanpa mengambil alih hubungan dagang antara penjual dan pembeli.
“DSI berperan sebagai perantara tunggal, jadi sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir atau penjual dengan buyer atau pembeli dan atas transaksi ini dilakukan penelitian mendalam oleh DSI,” kata Airlangga.
Budi menyebut DSI nantinya akan menyusun pengaturan teknis mengenai harga ekspor bersama pemerintah. Penggunaan HPE, harga bursa, dan parameter lain dimaksudkan sebagai dasar referensi untuk menetapkan rentang harga.
Pelaku Usaha Minta Kejelasan Teknis
Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan pengusaha mempertanyakan dasar penetapan harga transaksi ekspor yang akan dipakai oleh eksportir. Pertanyaan itu juga menyangkut patokan bagi petani, pekebun, pelaku industri, dan sektor pertambangan.
“Hanya satu yang belum terjawab, penetapan harga transaksi itu adanya di mana, patokan apa bagi petani, pekebun, dan pelaku ekonomi di industri ini, maupun pertambangan. Ini belum ada,” tutur perwakilan pengusaha tersebut.
Pelaku usaha juga meminta aturan teknis Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS segera diluncurkan. Permintaan itu mengemuka karena BMKS ditargetkan meluncur pada 1 Januari mendatang.
Perwakilan pengusaha menilai kepastian teknis diperlukan agar tidak terjadi simpang siur dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam penetapan pajak oleh Kementerian Keuangan. Pengaturan harga ekspor oleh DSI selanjutnya akan menjadi bagian penting dari pelaksanaan tata kelola baru komoditas strategis.
