Utang pemerintah tercatat sebesar Rp 10.326,93 triliun pada akhir September 2026. Nilai tersebut setara 40,30% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Rasio utang terhadap PDB itu menurun dibandingkan posisi akhir Juni 2026 yang berada di level 41,26%. Penurunan rasio terjadi ketika nilai nominal utang pemerintah tetap bertambah.
Pada akhir Juni 2026, posisi utang pemerintah tercatat Rp 10.293,69 triliun. Dengan demikian, nilai utang bertambah Rp 33,24 triliun hingga akhir September 2026.
Data tersebut menunjukkan perbedaan arah antara perkembangan nominal utang dan rasionya terhadap PDB. Nominal utang naik pada kuartal III 2026, sementara persentasenya terhadap PDB lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya.
Komposisi Utang
Instrumen Surat Berharga Negara atau SBN menjadi komponen terbesar dalam utang pemerintah pada akhir September 2026. Nilai SBN mencapai Rp 8.962,40 triliun atau mencakup 86,79% dari total utang.
Sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp 1.364,53 triliun. Porsi pinjaman tersebut setara 13,21% dari keseluruhan utang pemerintah.
| Jenis Utang | Nilai | Porsi |
|---|---|---|
| Surat Berharga Negara | Rp 8.962,40 triliun | 86,79% |
| Pinjaman | Rp 1.364,53 triliun | 13,21% |
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan menyatakan komposisi utang terutama ditopang instrumen SBN. “Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 86,79%,” jelas DJPPR.
Laporan DJPPR juga menyebut pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara cermat dan terukur. Langkah tersebut diarahkan untuk mencapai portofolio utang yang optimal serta mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.
Informasi mengenai posisi utang tersebut dimuat dalam laporan pada situs resmi DJPPR Kementerian Keuangan. Laporan itu dikutip pada Jumat, 6 November 2026.
