Asap kebakaran hutan dan lahan dapat membawa partikel halus PM2,5 ke wilayah yang jauh dari titik api. Kondisi ini membuat dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terbakar.
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional, Marcellinus Mandira Budi Utomo, menilai paparan polusi udara menjadi salah satu risiko utama bagi kesehatan penduduk. Kajian yang dilakukan di Kalimantan menggabungkan sejumlah sumber data untuk melihat potensi dampak tersebut.
Data yang digunakan mencakup aktivitas kebakaran yang dipantau satelit, estimasi konsentrasi PM2,5, sebaran penduduk, serta data mortalitas dasar. Penggabungan data itu dipakai untuk mengamati keterkaitan antara kebakaran, kualitas udara, dan potensi risiko terhadap masyarakat.
Marcellinus menekankan bahwa hasil kajian berbasis pemodelan memiliki batasan metodologis. Estimasi yang dihasilkan tidak dapat dipahami sebagai angka kematian aktual yang seluruhnya telah terbukti disebabkan oleh karhutla.
Meski demikian, informasi mengenai potensi risiko kesehatan dapat membantu penyusunan langkah antisipasi. Pemantauan kualitas udara, sistem peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan layanan kesehatan menjadi bagian yang perlu diperkuat.
“Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan ketika kebakaran terjadi,” ujar Marcellinus dikutip detikINET, Jumat (30/10/2026).
Pandangan tersebut disampaikan dalam Sharing Session Karhutla di Indonesia: Urun Rembug Akademik untuk Memahami Masalah dan Strategi Mengatasinya. Forum pada Rabu (28/10) itu merupakan kolaborasi Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN dengan Asosiasi Antropologi Indonesia.
Pengelolaan Wilayah dan Air
Forum itu juga membahas tata kelola wilayah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat membandingkan data titik panas dengan wilayah adat yang telah terdaftar.
Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat persebaran titik panas dalam kaitannya dengan wilayah kelola masyarakat adat dan kawasan berizin pemanfaatan. Namun, Kasmita mengingatkan bahwa perbandingan data itu tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat atau menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Menurutnya, pengakuan wilayah adat dan integrasi data penting untuk mendukung pengelolaan wilayah yang lebih tepat. Langkah tersebut juga dapat membantu penanganan kebakaran dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan.
Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga Muhammad Adib menyoroti pengelolaan sumber daya bersama dan tata kelola air di tingkat masyarakat. Ia menilai pemantauan skala luas perlu dilengkapi pemahaman terhadap kondisi lokal serta keterlibatan warga.
Pengelolaan air di daerah rawan kebakaran membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas dan dukungan yang memadai. Pencegahan karhutla dengan demikian tidak hanya bertumpu pada pemantauan dari luar, melainkan juga pada penguatan kapasitas masyarakat.
Dampak Ekonomi dan Agenda Kehutanan
Krystof Obidzinski dari European Forest Institute menilai kebakaran menjadi tantangan bagi agenda kehutanan Indonesia. Dampaknya berkaitan dengan target net sink karbon pada 2030 dan pengembangan multi-use forestry.
Ia menyebut dampak kebakaran dapat menjalar ke produksi, ketenagakerjaan, perdagangan, kepercayaan pembeli, hingga dukungan lembaga keuangan. Penanganan karhutla karena itu memerlukan kesiapsiagaan berkelanjutan, pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, serta anggaran pencegahan dan penanggulangan yang memadai.
Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN Aulia Hadi berharap pertukaran perspektif lintas disiplin dapat memberi kontribusi akademik bagi strategi penanganan kebakaran. Forum tersebut juga membuka peluang penyusunan policy brief sebagai masukan dalam perumusan kebijakan.
